Pancasila merupakan dasar negara yang tak hanya sekadar simbol, tetapi juga merupakan hasil perjalanan panjang pemikiran dan perjuangan para tokoh bangsa. Dalam menyusun landasan ini, terdapat berbagai perdebatan dan kompromi yang sangat berarti bagi penyatuan teori-teori yang ada di tengah keragaman budaya dan agama di Indonesia.
Proses pencapaian Pancasila sebagai ideologi bangsa tidak lahir secara instan. Sebelum penetapan resmi, banyak rapat dan diskusi dilakukan oleh para pemikir, termasuk melalui sidang BPUPKI dan PPKI untuk melahirkan rumusan dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan.
Rumusan awal yang dituangkan dalam Piagam Jakarta menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah ini. Meskipun pada awalnya mengandung unsur-unsur yang dianggap tidak inklusif, perkembangan selanjutnya menunjukkan kesadaran untuk menciptakan formulasi yang lebih bersifat universal dan mampu mengakomodasi keragaman masyarakat Indonesia.
Perdebatan Panjang Seputar Dasar Negara Indonesia
Pada tahun 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar, baik dari segi politik maupun sosial. Sebelum proklamasi kemerdekaan, beberapa tokoh nasional terkemuka, seperti Soekarno, Mohammad Yamin, dan Soepomo, berperan aktif dalam merumuskan gagasan dasar negara.
Dalam sidang BPUPKI yang pertama, berbagai pandangan disampaikan dengan tujuan menemukan komponen terbaik bagi identitas bangsa. Ketiganya sepakat bahwa dasar negara harus mencerminkan nilai-nilai luhur dan mempersatukan seluruh elemen masyarakat.
Mohammad Yamin mengemukakan pentingnya nilai kebangsaan dan kemanusiaan, sementara Soepomo menyentuh tema persatuan dan semangat kekeluargaan. Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menjadi momentum penting, karena di sinilah istilah “Pancasila” pertama kali diperkenalkan.
Pancasila, yang secara etimologis berasal dari bahasa Sansekerta, mencerminkan nilai-nilai fundamental yang diharapkan bisa menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia. Kalimat-kalimat yang didengungkan saat itu menggugah kesadaran akan pentingnya sebuah landasan yang mampu menciptakan harmonisasi di tengah perbedaan.
Proses Pembentukan Piagam Jakarta yang Bersejarah
Setelah sidang BPUPKI, didirikan Panitia Sembilan yang beranggotakan tokoh-tokoh nasional. Tugas mereka adalah menyusun piagam yang dapat diterima oleh berbagai kementerian dan golongan di masyarakat. Proses ini menjadi langkah maju dalam upaya merumuskan prinsip-prinsip dasar yang akan mengikat bangsa.
Pada tanggal 22 Juni 1945, Piagam Jakarta dihasilkan sebagai hasil kerja keras Panitia Sembilan. Naskah ini mencerminkan kompromi antara golongan nasionalis dan Islam, yang sekaligus menjadi dasar bagi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta memiliki fokus pada nilai-nilai religius dengan kalimat yang menekankan kewajiban syariat bagi pemeluknya. Meskipun demikian, hal ini kemudian menimbulkan beberapa keberatan di kalangan masyarakat multikultural Indonesia.
Tuntutan untuk menciptakan rumusan yang lebih inklusif menjadi semakin mendesak menjelang proklamasi kemerdekaan. Para tokoh memahami bahwa apa yang menjadi rumusan itu harus dapat diterima oleh semua elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara.
Keberatan dan Perubahan Setelah Proklamasi
Setelah Jepang menyerah pada 6 Agustus 1945, situasi baru muncul, memberikan peluang kepada Indonesia untuk meraih kemerdekan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk sebagai tindak lanjut dari konsolidasi yang dilakukan sebelumnya.
Namun, menjelang sidang PPKI, beberapa wakil dari golongan non-Muslim mengemukakan keberatan terhadap rumusan Piagam Jakarta. Mereka merasa frasa “menjalankan syariat Islam” dapat menciptakan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang lain.
Wakil-wakil tersebut menyampaikan pesan keberatan kepada Mohammad Hatta, yang kemudian menganggap hal ini sebagai isu penting. Hatta menyadari perlunya pencapaian kesepakatan sebelum sidang dimulai agar tidak menghambat persatuan bangsa.
Rapat pagi tanggal 18 Agustus 1945 menjadi titik penting dalam proses ini. Dalam pertemuan tersebut, para tokoh bersepakat untuk mengganti kalimat yang dianggap diskriminatif dengan istilah “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang lebih universal dan dapat mencakup semua golongan.
Rumusan Akhir Pancasila sebagai Dasar Negara
Dengan pengesahan rumusan baru pada 18 Agustus 1945, Pancasila resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia. Sejak saat itu, kelima sila dalam Pancasila menjadi panduan moral yang penting bagi masyarakat dan pemerintahan.
Pancasila tidak hanya bertahan dalam UUD 1945, tetapi juga mengalami penyesuaian di berbagai konstitusi selama perjalanan sejarah Indonesia. Meskipun ada beberapa perubahan dalam istilah, substansi nilai utama tetap dipelihara.
Dalam Konstitusi RIS (1949) dan UUD Sementara (1950), rumusan Pancasila tetap menyentuh aspek-aspek fundamental yang mendasari kehidupan masyarakat Indonesia. Proses kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 1959 menegaskan pengakuan kembali terhadap Pancasila sebagai dasar yang tidak tergantikan.
Nilai-nilai dalam Pancasila menjadi rujukan bagi semua aspek kehidupan bangsa, baik di bidang politik, sosial, maupun budaya. Pancasila juga berfungsi sebagai pengikat seluruh komponen masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pertanyaan Umum seputar Pancasila
1. Apa yang menjadi makna dari Pancasila bagi bangsa Indonesia?
Pancasila bukan hanya landasan hukum, tetapi juga menjelma sebagai nilai-nilai moral dan identitas bangsa yang unik, yang mengikat seluruh warga negara di tengah keragaman budaya dan agama.
2. Mengapa rumusan awal pada Piagam Jakarta diubah?
Pentingnya inklusivitas menjadi alasan utama perubahan. Kalimat yang menekankan syariat Islam dirasa berpotensi menciptakan perpecahan dalam masyarakat yang multikultur.
3. Apa peran Soekarno dalam penciptaan Pancasila?
Soekarno berperan besar dalam pengusulan dan pembentukan Pancasila. Ia tidak hanya memberikan istilah, tetapi juga menyampaikan visi yang mengikat berbagai komponen masyarakat.
4. Kapan tepatnya Pancasila diresmikan sebagai dasar negara?
Pancasila diresmikan pada 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia.
5. Bagaimana relevansi Pancasila di era modern?
Pancasila tetap relevan karena nilai-nilainya menyentuh semua aspek kehidupan sosial dan politik, serta menjadi pedoman bagi pembangunan masyarakat yang adil dan beradab.
