Pejabat Pajak Dimusuhi Rakyat karena Jenazah yang Terbengkalai

Pajak adalah isu yang sangat sensitif di Indonesia, sering memicu ketidakpuasan di kalangan rakyat. Masyarakat merasa terbebani oleh kewajiban ini, terutama karena nilai-nilai yang terus berubah dalam kehidupan modern.

Tidak jarang, masalah perpajakan membawa dampak yang lebih dalam, termasuk pada hubungan sosial dan ekonomi. Faktor-faktor ini menciptakan ketegangan serta perdebatan yang sengit di kalangan masyarakat.

Sejarah perpajakan di Indonesia memiliki banyak kisah menarik, salah satunya terjadi pada masa pemerintahan VOC. Salah satu tokoh yang terlibat dalam kisah ini adalah Qiu Zuguan, seorang pejabat yang dikenal akibat kebijakan pajaknya yang sangat memberatkan.

Kisah Tragis Qiu Zuguan di Jakarta Masa VOC

Qiu Zuguan menjabat sebagai kepala lembaga Boedelkalmer, yang bertanggung jawab mengurus harta peninggalan orang-orang China yang kembali ke negara asal. Selama masa jabatannya, dia banyak dikenang karena kebijakan perpajakan yang menyesakkan.

Sejak mulai bertugas pada tahun 1715, dia menerapkan banyak kebijakan yang menyusahkan rakyat. Kebijakan ini mencakup berbagai jenis pajak, mulai dari pajak perkawinan hingga pajak untuk mendaftar kematian.

Rencana penarikan pajak oleh Qiu sering kali membuat masyarakat merasa tertekan. Misalnya, saat seseorang mengadakan upacara perkawinan, mereka terpaksa membayar pajak tambahan yang membuat biaya pernikahan semakin mahal.

Ketidakpuasan Rakyat terhadap Kebijakan Pajak yang Berat

Situasi ini diperburuk dengan adanya biaya tambahan saat seseorang meninggal dunia. Ketika orang Belanda, China, atau pribumi meninggal, mereka harus membayar untuk mendapatkan sertifikat kematian, yang tentunya sangat memberatkan bagi keluarga yang sedang berduka.

Dengan begitu, Qiu Zuguan menjadi sosok yang dibenci oleh banyak orang. Kebijakan yang tidak adil ini membuat rakyat merasa tidak berdaya dan semakin frustrasi. Mereka harus menerima keadaan ini meskipun dengan penuh keluh kesah.

Selain itu, selama masa pemerintahan VOC, orang-orang China menjadi target utama pemungutan pajak. Mereka dikenakan pajak untuk hal-hal pribadi, seperti pajak kepala dan kuku, yang terkesan berlebihan dan tidak manusiawi.

Bagaimana Akhir Hidup Qiu Zuguan Mencerminkan Kebenciannya

Waktu berlalu, hingga akhirnya Qiu Zuguan meninggal dunia pada Juli 1721. Berbeda dengan tradisi pengantaran jenazah yang dihormati, nasib Qiu sangat tragis. Tidak ada satu pun warga yang bersedia mengantar peti matinya ke tempat peristirahatan terakhir.

Keluarga Qiu tidak siap menghadapi kenyataan ini. Mereka berusaha melobi warga untuk mau membantu, tetapi penolakan demi penolakan datang silih berganti. Hal ini mencerminkan rasa benci yang mendalam terhadapnya selama bertugas.

Petinya akhirnya terpaksa dibiarkan di tengah jalan. Situasi ini menjadi simbol betapa kebijakan yang menyusahkan bisa membuat seseorang diabaikan, bahkan setelah kematian.

Pelajaran dari Sejarah Pajak di Indonesia

Kisah Qiu Zuguan adalah pengingat akan pentingnya keadilan dalam pengelolaan kebijakan pajak. Masyarakat tidak hanya berhak untuk membayar pajak, tetapi juga menginginkan pengelolaan yang transparan dan adil. Ketidakadilan hanya akan memicu kebencian dan pemberontakan.

Dengan memahami sejarah dan kompleksitas pajak di masa lalu, kita dapat belajar untuk membangun sistem perpajakan yang lebih baik di masa depan. Ini penting agar masyarakat menjadi lebih patuh dan terbuka terhadap kewajiban perpajakan mereka.

Penting bagi pemerintah untuk mendengar suara rakyat. Melalui komunikasi yang baik, kebijakan pajak yang ketat tetapi adil bisa diterapkan tanpa menambah beban di masyarakat.

Di masa kini, penting untuk mengambil pelajaran dari sejarah perpajakan di Indonesia. Reformasi yang dilakukan harus mampu menghindari kesalahan-kesalahan serupa yang pernah terjadi di masa lampau. Dengan pendekatan yang bijaksana, diharapkan pajak bisa menjadi instrumen pembangunan yang membawa manfaat bagi semua.