Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya mengusut tuntas praktik pengoplosan beras yang merugikan masyarakat. Dia meminta tindakan tegas terhadap pengusaha yang menjual beras biasa sebagai beras premium, tindakan tersebut dinilai mencederai kepercayaan rakyat.
“Di lapangan masih banyak ditemukan pengusaha yang dengan sengaja menipu masyarakat. Beras biasa dijual dengan harga beras premium tanpa memperhatikan kualitas,” ujar Prabowo saat menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Jawa Tengah, pada 20 Juli 2025.
Prabowo selanjutnya menyatakan bahwa kerugian yang dialami rakyat mencapai angka yang fantastis setiap tahunnya. Nilai kerugian tersebut adalah sekitar Rp100 triliun, sebuah angka yang sangat besar dan menunjukkan dampak buruk dari praktik ilegal ini.
Maraknya Praktik Oplosan Beras di Indonesia
Praktik oplosan beras bukanlah isu baru di Indonesia; sudah lama masyarakat resah dengan kualitas beras yang dijual. Banyak pengusaha yang memanfaatkan peluang untuk mendapatkan laba lebih dengan cara yang tidak etis.
Kasus ini sering kali menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat yang ingin mendapatkan pangan berkualitas. Sebagai bahan pokok, beras memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.
Dalam berbagai pernyataannya, Prabowo menyebutkan bahwa banyak pengusaha tidak bertanggung jawab melakukan manipulasi harga dan kualitas. Tindakan ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga menciptakan ketidakadilan di pasar.
Kerugian Ekonomi yang Signifikan bagi Bangsa
Menurut penjelasan Prabowo, kerugian yang ditimbulkan dari praktik pengoplosan dapat mencapai Rp1.000 triliun dalam waktu lima tahun. Angka ini menunjukkan betapa seriusnya masalah yang tengah dihadapi.
Dengan uang sebanyak itu, berbagai program untuk pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan. Bayangkan betapa banyak rakyat yang bisa terbantu jika dana tersebut digunakan dengan baik dan transparan.
Prabowo menegaskan bahwa tindakan ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga menyangkut keadilan sosial. Menghentikan praktik oplosan beras adalah salah satu langkah untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih sehat.
Pentingnya Penegakan Hukum yang Tegas
Pemerintah, lewat Jaksa Agung dan pihak kepolisian, diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Penegakan hukum yang adil dan tegas menjadi kunci untuk memerangi praktik pengoplosan beras yang terus berulang.
Penting bagi masyarakat untuk melihat kepastian hukum dalam kasus ini. Dengan penegakan hukum yang baik, diharapkan para pelaku usaha jahat bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya, memberikan efek jera bagi yang lainnya.
Prabowo juga menegaskan perlunya kerja sama berbagai pihak, mulai dari pembeli, penjual, hingga pemangku kepentingan terkait. Dengan kolaborasi ini, harapan untuk mengatasi masalah ini akan semakin besar.
