Pada tahun 1965, Indonesia berada dalam kondisi yang sangat sulit dan memprihatinkan. Inflasi yang melonjak drastis hingga mencapai angka 600 persen mengindikasikan adanya masalah ekonomi yang dalam, dengan cadangan devisa semakin menipis dan utang semakin menumpuk.
Keadaan yang demikian kontras dengan sepuluh tahun sebelumnya, ketika Indonesia berhasil tampil sebagai kekuatan baru Asia, mampu menggandeng banyak negara berkembang untuk melawan dominasi kekuatan Barat, khususnya Amerika Serikat.
Indonesia pada saat itu bahkan megah dalam memamerkan proyek-proyek ambisius seperti stadion-stadion megah dan infrastruktur canggih, tetapi semua itu ternyata hanya menyimpan ilusi di balik layar yang sebenarnya rapuh.
Kemerosotan Ekonomi yang Mengkhawatirkan
Negara ini mengalami kemerosotan ekonomi yang parah akibat berbagai kebijakan ekonomi yang tidak realistis. Pada awal tahun 1960-an, pemerintah mengalihkan banyak anggaran untuk menunjang proyek-proyek prestisius yang lebih bersifat politik daripada ekonomi.
Pengeluaran untuk kebutuhan dasar semakin menipis karena dana dialokasikan untuk proyek-proyek besar seperti Asian Games 1962. Hal ini menambah beban ekonomi negara yang sudah berjuang dalam menghadapi krisis ini.
Menurut catatan Boediono dalam buku “Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah,” anggaran untuk berbagai sektor tersebut naik drastis, mencapai Rp985,5 miliar pada tahun 1965. Ini merupakan lonjakan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang hanya Rp116,4 miliar.
Defisit Anggaran yang Menghimpit Negara
Situasi semakin memburuk dengan munculnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus melebar. Pada tahun 1965, defisit mencapai Rp1,32 triliun, yang empat kali lipat lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Penerimaan negara yang hanya Rp923,444 miliar tidak dapat mengimbangi pengeluaran yang mencekik, yang mencapai Rp2,244 triliun. Ini membuat kondisi ekonomi semakin sulit dan tidak terkendali.
Memasuki triwulan pertama tahun 1966, defisit kembali melebar menjadi Rp2,139 triliun. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah terpaksa mencetak uang baru untuk menutupi defisit, dan kebijakan ini justru memperburuk situasi inflasi yang sudah tak terkendali.
Kebijakan Sanering yang Gagal
Krisis semakin dalam ketika pemerintah memutuskan untuk melakukan sanering, yaitu pemotongan nilai uang. Alih-alih mengatasi inflasi, kebijakan ini justru memicu kepanikan di masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem perbankan.
Ekonom Radius Prawiro mencatat bahwa banyak orang kehilangan separuh nilai uang mereka ketika disimpan di bank. Hal ini membuat masyarakat berusaha menghindari menyimpan uang di bank dan mempercepat perputaran uang, yang justru memperburuk kondisi inflasi.
Di saat yang bersamaan, negara tidak memiliki sumber pemasukan baru untuk membiayai anggaran. Infrastruktur juga dalam kondisi yang sangat buruk, dan hanya 15% jalan raya yang berstatus baik, menurut sejarawan Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks.
Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Masyarakat dan Politik
Situasi ekonomi yang memburuk membawa Indonesia ke jurang krisis terparah sejak kemerdekaan. Inflasi yang mencapai 600 persen membuat rakyat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang dan sistem ekonomi yang ada.
Akhirnya, situasi ini berdampak pada ketidakstabilan politik setelah peristiwa Gerakan 30 September. Pada awal tahun 1966, kekuasaan Presiden Soekarno mulai goyah, ditandai dengan demonstrasi besar-besaran yang menuntut penurunan harga dan pembubaran PKI.
Sayangnya, Soekarno tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut, sehingga demonstrasi semakin membesar dan berujung pada runtuhnya pemerintahannya pada Maret 1966. Indonesia memasuki fase baru ketika Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan.
Perubahan Ekonomi di Bawah Kepemimpinan Baru
Setelah Jenderal Soeharto berkuasa, arah ekonomi Indonesia mulai berubah dari yang tertutup menjadi lebih terbuka. Langkah ini membawa dampak positif ketika inflasi perlahan-lahan mulai menurun dan akhirnya kembali normal pada tahun 1970-an.
Dengan fokus pada pembukaan investasi asing dan rehabilitasi infrastruktur, Soeharto memimpin program-program yang mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi. Ini menjadi titik balik bagi Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan.
Transformasi ekonomi ini, meskipun menghadapi banyak tantangan, menjadi langkah awal yang penting untuk memulihkan kondisi ekonomi yang telah hancur karena krisis yang parah. Melalui kebijakan yang lebih terarah, Indonesia berusaha untuk meng never again find itself in such a precarious situation.
