Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Dalam upaya ini, diadakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang berlangsung di Surabaya, melibatkan berbagai pihak dari pemerintah dan sektor swasta.
HLM ini menjadi titik kumpul penting bagi berbagai pemangku kepentingan. Dihadiri oleh Gubernur, para bupati, wali kota, serta pimpinan SKPD, pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan bahwa menjaga inflasi adalah prioritas untuk kesejahteraan masyarakat. Ia menyatakan pentingnya pengendalian harga pangan strategis jelang perayaan besar untuk menciptakan stabilitas dan menjaga daya beli rakyat.
Kepatuhan dan Sinergi dalam Pengendalian Inflasi
Dalam pertemuan ini, Gubernur mengajak semua kepala daerah di Kalimantan Selatan untuk lebih proaktif. Ia berharap koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dapat diperkuat melalui pemantauan harga secara berkala.
Intervensi cepat diperlukan ketika terjadi gejolak harga. Dengan melaksanakan operasi pasar murah dan penguatan cadangan pangan, diharapkan masyarakat tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga yang merugikan.
Muhidin juga menggarisbawahi pentingnya dukungan distribusi yang baik untuk memastikan ketersediaan pangan. Keberhasilan dalam pengendalian inflasi bergantung pada kerja sama yang solid antara berbagai pihak, mulai dari pemda hingga pihak swasta.
Peran Dunia Usaha dalam Stabilitas Ekonomi
Selain pemerintah, dunia usaha juga memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan. Muhidin mendorong keterlibatan aktif sektor swasta untuk mendukung program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu langkah yang diharapkan dapat memperbaiki gizi rakyat. Namun, keberhasilannya juga sangat bergantung pada pengelolaan pasokan yang efisien di pasar.
Keterlibatan BUMD dan berbagai asosiasi pangan dalam program ini sangat krusial. Dukungan dari mereka akan mempermudah terwujudnya tujuan pengendalian inflasi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Menghadapi Tantangan di Masa Depan
Memasuki HBKN tahun ini, tantangan dalam pengendalian inflasi tidak dapat diabaikan. Kamus ekonomi menunjukkan bahwa inflasi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal, seperti biaya produksi dan fluktuasi harga pangan global.
Pemerintah daerah dituntut untuk lebih adaptif dalam menghadapi ancaman inflasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Melalui Gubernur, pernyataan tegas untuk mengantisipasi gejolak harga menjadi nuansa penting dalam pertemuan tersebut.
Dengan mengembangkan strategi yang berkelanjutan dan memanfaatkan teknologi, langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif. Investasi dalam infrastruktur distribusi pangan yang lebih baik juga menjadi salah satu fokus utama.
Keseluruhan inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak inflasi yang merugikan. Koordinasi dan sinergi antar pihak menjadi kunci agar upaya ini dapat berhasil dan memberikan hasil yang maksimal menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional yang akan datang.
Dalam akhir kata, penting untuk diingat bahwa pengendalian inflasi bukanlah tugas mudah. Namun, dengan kerjasama semua elemen masyarakat, harapan untuk mencapai stabilitas harga dan kesejahteraan dapat diwujudkan.
