Baru-baru ini, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Komisi XI memberikan usulan yang menarik perhatian mengenai legalisasi kasino di Indonesia. Usulan tersebut dilakukan sebagai cara untuk menambah sumber pendapatan negara, bukan pajak, yang diharapkan bisa mendukung berbagai pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Dalam sebuah rapat kerja dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, anggota tersebut menyoroti kesuksesan beberapa negara lain dalam mengelola industri perjudian sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan negara. Hal ini menjadi isu yang menarik untuk diteliti lebih dalam, mengingat Indonesia memiliki sejarah panjang terkait perjudian yang terlegalkan.
Pembicaraan tentang kasino di Indonesia bukanlah hal yang baru. Sebelumnya, kasino telah beroperasi di tanah air, yang memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan pemerintah. Fenomena ini terjadi pada tahun 1967, saat Jakarta mengalami kebutuhan anggaran yang mendesak untuk pembangunan infrastruktur.
Sejarah Kasino di Indonesia dan Keberhasilan Awal
Sejarah mencatat bahwa kasino pertama di Jakarta dibuka pada 21 September 1967, atas inisiatif Gubernur Ali Sadikin. Saat itu, ia menghadapi tantangan berat untuk membangun infrastruktur Jakarta yang masih tertinggal, di mana banyak proyek publik mengandalkan anggaran terbatas.
Ali Sadikin memutuskan untuk melegalkan perjudian dengan tujuan agar arus dana dari judi tidak lagi mengalir ke oknum pelindung, tetapi dapat digunakan untuk kepentingan umum. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap bisa mendapatkan aliran dana resmi dari hasil perjudian yang sebelumnya dilakukan secara ilegal.
Kasino tersebut berdiri di kawasan Petak Sembilan, Glodok, dan didirikan melalui kerja sama dengan seorang pengusaha asal Tiongkok. Namun, ada batasan di mana perjudian ini hanya diizinkan untuk warga keturunan Tionghoa dan bukan untuk warga negara Indonesia secara umum.
Dampak Ekonomi dari Pembukaan Kasino di Jakarta
Kasino pertama ini menjadi daya tarik bagi banyak penjudi dari berbagai daerah seperti Medan, Pontianak, dan Bandung. Dari hasil perjudian, pemerintah mencatat penerimaan pajak yang cukup signifikan, sekitar Rp25 juta setiap bulan saat itu.
Nominal Rp25 juta adalah jumlah yang besar pada tahun 1967. Sebagai perbandingan, uang tersebut setara dengan 108,7 kg emas, jika diukur dengan harga emas pada waktu itu. Hal ini menunjukkan potensi besar dari legalisasi kasino dalam meningkatkan pendapatan pemerintah daerah.
Dalam waktu singkat, kasino di Jakarta menghasilkan jutaan rupiah yang disetorkan setiap bulannya. Dana tersebut digunakan untuk berbagai proyek pembangunan, termasuk jembatan, sekolah, dan rumah sakit, memodernisasi Jakarta secara keseluruhan.
Pembangunan Infrastruktur dan Perubahan Sosial
Sebagian besar dana yang diperoleh dari kasino digunakan untuk membangun infrastruktur publik yang sangat dibutuhkan saat itu. Ali Sadikin berhasil membuat lompatan besar dalam anggaran pembangunan, dari puluhan juta menjadi sekitar Rp122 miliar pada tahun 1977.
Pembangunan ini tidak hanya mengubah wajah Jakarta, tetapi juga memberikan peluang kerja dan akses bagi publik terhadap fasilitas yang lebih baik. Modal yang sebelumnya mengalir ke jalur ilegal kini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.
Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 1974, pemerintah pusat mengeluarkan larangan terhadap perjudian melalui UU No.7, yang mengakhiri praktik kasino di Jakarta. Keputusan ini menandai berakhirnya era kasino yang dianggap sukses dalam hal pendapatan negara dan pembangunan infrastruktur.
Refleksi Terhadap Kebijakan Perjudian di Indonesia Saat Ini
Melihat kembali sejarah tersebut, pertanyaan muncul mengenai kemungkinan penerapan kembali industri kasino di Indonesia. Seiring meningkatnya kebutuhan pendanaan untuk pembangunan, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah di masa lalu bisa menjadi acuan bagi kebijakan saat ini.
Beberapa anggota DPR kini mulai melihat peluang untuk mengeksplorasi kebijakan serupa sambil mempertimbangkan aspek moral dan sosial dari perjudian. Pendekatan yang hati-hati dan terencana diperlukan agar pendapatan yang dihasilkan benar-benar kembali untuk manfaat masyarakat.
Dengan perkembangan global yang terus berkembang, mungkin inisiatif untuk membuka kasino dapat memberikan peluang baru bagi ekonomi Indonesia. Namun, setiap langkah harus disertai regulasi yang ketat untuk mencegah dampak negatif dari perjudian. Hal ini menjadi tantangan besar bagi para pembuat kebijakan di masa depan.
